Jelang Idul Adha, Pemkab Nganjuk Gelar Gerakan Pangan Murah di Rejoso
- 25-05-2026
Malang, PING- Bupati Nganjuk, Kang Marhaen, menghadiri kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, serta 37 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur. Penandatangan ini turut disaksikan langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.
Acara ini juga diikuti penandatanganan oleh BPS kabupaten/kota, termasuk BPS Kabupaten Nganjuk yang hadir bersama rombongan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Turut hadir Kepala Bappeda Nganjuk, Kepala Dinas Sosial PPPA Nganjuk dan Kepala Dinas Kominfo Nganjuk.
Kegiatan yang digelar pada Kamis (20/11/ 2025) di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Kota Malang tersebut bertujuan memperkuat kerja sama dalam pengembangan data dan informasi statistik untuk mendukung sinergi pembangunan daerah.
Melalui kesepakatan ini, seluruh pihak berkomitmen meningkatkan kualitas data, integrasi sistem informasi, serta pemanfaatan statistik sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan terukur.

Dalam kesempatan itu, Kang Marhaen ikut menandatangani kesepakatan bersama dengan BPS Nganjuk dalam mewujudkan data tunggal DTSEN.
Usai penandatanganan, Kang Marhaen menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS sangat penting untuk memastikan setiap program pembangunan di Kabupaten Nganjuk berbasis data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penandatanganan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam perwujudan tata kelola data yang lebih baik di seluruh Jawa Timur, termasuk Nganjuk, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas kerjasama MoU Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPS diikuti juga oleh 37 Kabupaten/Kota dan BPS se Jawa Tmur. Sebelumnya, kata Amalia Pemkot Surabaya menjadi pilot project dalam kerjasama ini.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas DTSEN melalui pemutakhiran data secara reguler dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” jelasnya.
Amalia menambahkan, pengumpulan data primer akan dilakukan melalui survei dan sensus yang dilengkapi dengan proses verifikasi dan validasi yang melibatkan berbagai stakeholder. Ia berharap, kerjasama ini dapat menghasilkan data yang berkualitas, bermakna, dan berdampak positif bagi pembangunan bangsa.