Dua Desa Nganjuk Tembus Tahap Wawancara Monev KIP 2026

Nganjuk, PING-Komitmen Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mendorong keterbukaan informasi publik di tingkat desa kembali menunjukkan hasil positif. Dua desa di Kabupaten Nganjuk, yakni Desa Ngadipiro, Kecamatan Wilangan, dan Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, berhasil melaju ke tahap presentasi dan wawancara dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur.

Tahap presentasi dan wawancara tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan berlangsung di dua lokasi, yakni Ruang Kreatif Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk serta Omah Tandang.

Dalam kesempatan tersebut, masing-masing kepala desa memaparkan berbagai inovasi, strategi, serta komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, terbuka, dan akuntabel. Kegiatan ini turut didampingi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta para camat.

Kedua desa menunjukkan keseriusannya dalam memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat. Melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, pemerintah desa berupaya memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi publik secara mudah, cepat, dan transparan, baik melalui kanal digital maupun layanan secara langsung.

Kepala Desa Ngadipiro, Karsupin, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya karena Desa Ngadipiro berhasil mencapai tahap presentasi dan wawancara. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, Pemerintah Desa Ngadipiro telah membentuk PPID Desa melalui surat keputusan (SK). Selain itu, penyebarluasan informasi juga dilakukan secara aktif melalui berbagai saluran, mulai dari media sosial dan website desa hingga komunikasi langsung dengan masyarakat.

“Alhamdulillah, kami sudah membentuk SK PPID Desa. Selain melalui PPID, kami juga aktif menyampaikan informasi desa melalui kanal digital, seperti media sosial dan website. Secara konvensional, kami juga menyampaikan informasi melalui pertemuan warga, musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga kegiatan Ngopi Bareng,” ungkap Karsupin di hadapan tim panelis wawancara KI Jawa Timur.

Tidak hanya membentuk kelembagaan PPID, Pemerintah Desa Ngadipiro juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung operasional PPID dalam APBDes. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa keterbukaan informasi tidak sekadar menjadi komitmen, tetapi juga didukung dengan perencanaan dan penganggaran yang jelas.

Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Komisioner KI Jawa Timur, Nur Aminuddin. Ia menilai, penganggaran PPID secara langsung melalui APBDes merupakan langkah positif yang belum banyak dilakukan oleh pemerintah desa.

“Ini sangat bagus dan luar biasa. PPID sudah masuk dalam anggaran dan dianggarkan langsung oleh desa. Ini menjadi contoh yang baik, bahkan desa-desa lain nantinya bisa belajar langsung ke Desa Ngadipiro,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kedungdowo, Suprapto, juga memaparkan berbagai upaya pemerintah desa dalam memberikan akses informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, Pemerintah Desa Kedungdowo berupaya menyediakan informasi yang mudah dijangkau melalui berbagai media dan sarana pelayanan.

Selain memanfaatkan papan informasi desa sebagai media penyampaian informasi secara langsung, Pemerintah Desa Kedungdowo juga mengoptimalkan layanan PPID melalui website serta media sosial. Bahkan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan WhatsApp Kantor Desa untuk memperoleh informasi dengan lebih mudah dan praktis.

“Masyarakat Desa Kedungdowo, berhak mengetahui informasi publik di desa. Karena itu, pemerintah desa menyediakan informasi yang dapat dilihat secara langsung serta memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat melalui layanan WhatsApp Kantor Desa,” jelas Suprapto.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk, Subani, menyampaikan apresiasi atas capaian Desa Ngadipiro dan Desa Kedungdowo yang berhasil melaju ke tahap presentasi dan wawancara Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Ia berharap, upaya dan inovasi yang telah dilakukan kedua desa tersebut dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Nganjuk untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel. Lebih dari itu, kemudahan akses informasi juga menjadi salah satu wujud nyata peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kedua desa ini diharapkan dapat menjadi contoh dan motivator bagi desa-desa lainnya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,” pungkasnya.

Keikutsertaan Desa Ngadipiro dan Desa Kedungdowo dalam tahapan ini menjadi langkah positif bagi penguatan budaya transparansi di lingkungan pemerintahan desa. Harapannya, praktik baik yang telah dibangun dapat terus dikembangkan dan direplikasi oleh desa-desa lainnya, sehingga keterbukaan informasi publik semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk.