Sekjen Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Lakukan 9 Langkah Strategis Pengendalian Inflasi

Jakarta, PING– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global dan domestic pada Senin (6/10/2025).

Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (BAPANAS), serta seluruh pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab kolektif semua pihak. Ia mendorong seluruh pemerintah daerah agar memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan sinergi lintas sektor untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, khususnya komoditas pangan yang masih bergejolak di berbagai daerah.

“Masalah inflasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi tanggung jawab kolektif kita bersama. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi lintas sektor harus terus diperkuat,” tegas Tomsi.

Lebih lanjut, Tomsi berharap agar sembilan langkah strategis pengendalian inflasi benar-benar diterapkan secara nyata di seluruh daerah, bukan sekadar menjadi agenda rutin tanpa tindak lanjut. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut menjadi panduan konkret dalam menjaga pasokan dan menstabilkan harga di pasar.

“Kami berharap sembilan langkah pengendalian inflasi ini tidak hanya berhenti pada rapat koordinasi, tetapi benar-benar dijalankan di lapangan oleh pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Tomsi.

Adapun sembilan langkah yang dimaksud meliputi:

1. Pemantauan harga dan stok secara berkala untuk memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat.
2. Rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara rutin untuk menyusun strategi cepat tanggap.
3. Menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting, agar rantai distribusi tetap lancar.
4. Mencanangkan gerakan menanam di lingkungan masyarakat untuk menekan ketergantungan pasokan luar daerah.
5. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas dan instansi terkait untuk menstabilkan harga.
6. Melakukan inspeksi pasar dan distributor, guna memastikan tidak ada pihak yang menahan barang untuk menaikkan harga.
7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas, demi kelancaran pasokan antarwilayah.
8. Merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi.
9. Memberikan bantuan transportasi dari APBD, guna memperlancar distribusi bahan pokok dan menekan biaya logistik.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada minggu pertama Oktober 2025, terdapat 18 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 20 provinsi lainnya mengalami penurunan. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah cabai merah dan daging ayam ras, dengan tren kenaikan paling tinggi di Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa, kenaikan lebih banyak disebabkan oleh cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras, sedangkan di luar Jawa dan Sumatera, kenaikan IPH dipicu oleh daging ayam ras dan telur ayam ras.

Selain membahas isu inflasi, Rakor juga menyoroti evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah. Program ini diharapkan mampu memperluas akses hunian layak, mendorong sektor konstruksi, dan memperkuat ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Nganjuk termasuk salah satu daerah yang menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut, karena sejalan dengan upaya daerah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat.

Melalui Rakor ini, Kemendagri menegaskan pentingnya komitmen berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi serta menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan implementasi nyata sembilan langkah pengendalian inflasi, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga.