KemenKopUKM RI Perkuat Sinergi dengan Pemkab Nganjuk dalam Aktivasi Koperasi Desa

Nganjuk, PING– Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia terus memperkuat komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat melalui gerakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP). Hal tersebut ditegaskan oleh Asisten Deputi Tata Kelola dan Manajemen Risiko Kemenkop UKM RI, Trias Sujatmiko, dalam kegiatan Temu Konsultasi Pembiayaan KDMP yang digelar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk di Pendopo KRT Sosrokoesoemo, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh 284 pengurus KDMP se-Kabupaten Nganjuk serta menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Ketua LPDB Wilayah Jatim, Staf Ahli, pimpinan Bank Himbara dan Bank Jatim Cabang Nganjuk, Ketua Dekopinda Nganjuk, Kepala OPD, Camat, serta undangan terkait.

Dalam sambutannya, Trias Sujatmiko menekankan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting bagi kebangkitan koperasi di Indonesia.

“Tema tahun ini ‘Koperasi Maju, Indonesia Adil dan Makmur’ adalah wujud komitmen pemerintah untuk memastikan koperasi menjadi entitas ekonomi yang kuat sekaligus kekuatan sosial masyarakat,” ujarnya.

Menurut Trias, terdapat sekitar 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, namun sebagian besar masih belum aktif secara optimal. Karena itu, ia mendorong seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat aktivasi koperasi, melengkapi data SIM KopDes sebelum 15 November, serta mengidentifikasi aset dan lahan koperasi milik desa dan pemerintah daerah.

“Koperasi harus menjadi entitas hukum yang sah dan profesional, bukan hanya wadah belajar, tapi juga tempat tumbuh bersama menuju kemandirian ekonomi desa,” tegasnya.

Selain pemaparan kebijakan, kegiatan juga diisi dengan sesi materi tentang sistem keagenan KDMP, yaitu inovasi layanan keuangan berbasis koperasi desa. Sistem ini memungkinkan masyarakat bertransaksi, menabung, hingga mencairkan bantuan sosial di koperasi terdekat tanpa harus ke bank.

Salah satu pengurus KDMP dari Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso, Aris, memberikan kesaksian bahwa sistem ini sangat membantu warga.

“Cukup dengan modal kecil, kami bisa menjalankan layanan perbankan sederhana. Semoga ke depan, pencairan bantuan seperti PKH dan BLT bisa langsung lewat KDMP,” katanya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama perwakilan Kemenkop UKM, Kabid Koperasi Provinsi Jatim, dan Ketua Komisi II DPRD Nganjuk, dimoderatori oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Judi Ernanto.

Dalam sesi tersebut, peserta membahas sejumlah isu penting seperti perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan mekanisme penganggaran dana koperasi, dan kejelasan status aset tanah dalam sistem Simkopdes.

Melalui forum ini, KemenKopUKM RI menegaskan komitmen untuk memperkuat kelembagaan koperasi desa sebagai pilar utama ekonomi rakyat. Nganjuk diharapkan menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengelolaan Koperasi Merah Putih yang aktif, adaptif, dan berdaya saing.