Lampaui Target! Dinas Perkim Nganjuk Berhasil Perbaiki 345 RTLH Sepanjang 2025

Nganjuk, PING– Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Nganjuk mencatat kinerja gemilang dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sepanjang tahun 2025. Dengan target perbaikan sebanyak 300 unit, Dinas Perkim Nganjuk justru mampu merealisasikan pembangunan dan perbaikan hingga 345 unit, melampaui target yang ditetapkan.

Capaian positif ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perkim Nganjuk, Mashudi Nurul Huda, melalui Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Agus Suhariyanto, dalam wawancara kepada PING pada Jumat (5/12/2025).

"Untuk penyediaan rumah layak, kami sudah over target. Dengan alokasi anggaran Rp 7 miliar, capaian volume pekerjaan sudah melampaui target awal," ujar Agus Suhariyanto.

Menurut Agus, total unit RTLH yang berhasil dientaskan pada tahun 2025 tidak hanya berasal dari program Dinas Perkim saja. Berbagai intervensi dari lintas pihak seperti Kodim, Pemerintah Desa, Baznas, CSR pengembang, dan program lainnya mampu mengurangi jumlah RTLH sekitar 530 unit di tahun tersebut.

Berdasarkan data akhir 2024, Nganjuk masih memiliki 9.575 unit RTLH yang belum tersentuh. Berkat kolaborasi tersebut, jumlah sisa RTLH yang harus ditangani kini berkurang menjadi sekitar 9.040 unit.

"Kami bekerja sama dengan banyak stakeholder, mulai dari Kodim, Baznas, CSR pengembang, dan pemerintah desa. Desa juga banyak melakukan intervensi, sehingga capaiannya sangat signifikan," kata Agus.

Meskipun capaian 2025 sangat memuaskan, Dinas Perkim Nganjuk harus bersiap menghadapi tantangan besar di tahun 2026. Anggaran untuk program perbaikan RTLH dipastikan mengalami penurunan drastis seiring dengan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).

Jika pada 2025 anggaran mencapai Rp 7 miliar, maka pada tahun 2026 hanya tersedia sekitar Rp 4,6 miliar.

Untuk mengatasi keterbatasan dana ini, Dinas Perkim Kabupaten Nganjuk tengah proaktif mencari sumber pendanaan alternatif. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengajuan permohonan dana dari sumber eksternal, termasuk dari Badan Perencanaan Nasional (BPN) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Kami sudah mengusulkan sekitar 5.300-an unit dalam surat minat yang ditandatangani Pak Bupati. Semoga ini bisa membantu penanganan RTLH ke depan," tutup Agus Suhariyanto sembari berharap agar usulan tersebut dapat segera disetujui untuk melanjutkan program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Nganjuk.