Tegakkan Prinsip 'Nol Rupiah', Bupati Nganjuk Pastikan Pelantikan Pejabat Bebas Jual-Beli Jabatan
- 12-06-2026
Nganjuk, PING – Pelantikan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak hanya menjadi seremoni pergantian jabatan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, memberikan arahan strategis kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera bekerja dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Kang Marhaen sapaan akrabnya, jabatan yang diberikan merupakan amanah besar yang harus dijawab dengan kinerja, inovasi, serta kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor.
“Hari ini langsung gas. Segera lakukan koordinasi internal, pahami kebijakan pimpinan, pelajari regulasi-regulasi baru dan jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya saat memberikan pengarahan di Pendopo KRT Sosrokoesoemo, Jumat (12/6/2026).
Kepada Agus Heri Widodo yang dipercaya memimpin BKPSDM, Kang Marhaen menekankan pentingnya pembenahan manajemen sumber daya manusia aparatur. Menurutnya, BKPSDM memiliki peran sentral dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi dan efisiensi belanja pegawai.

Ia meminta agar pemetaan kebutuhan pegawai dilakukan secara detail hingga ke tingkat bawah sehingga distribusi ASN dapat lebih proporsional sesuai kebutuhan pelayanan publik.
“Kalau Nganjuk ingin maju, BKPSDM harus menjadi motor penggerak. Jangan hanya normatif, tetapi harus melahirkan inovasi pelayanan dan memastikan kebutuhan pegawai benar-benar sesuai kondisi lapangan,” ujarnya.
Sementara kepada Onny Supriyono yang kini menjabat Kepala Dinas PUPR, Kang Marhaen meminta fokus pada peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa setiap proyek harus direncanakan dengan baik, diawasi secara ketat, dan dikerjakan oleh pihak yang memiliki kompetensi.
“Kualitas pembangunan harus menjadi prioritas. Cari perencana yang hebat, pengawas yang bagus, dan rekanan yang bertanggung jawab. Jangan sampai kualitas pekerjaan dikorbankan,” tegasnya.
Bupati Marhaen juga meminta Dinas PUPR memperkuat pengawasan terhadap kendaraan bertonase besar yang berpotensi merusak jalan-jalan daerah. Menurutnya, perlindungan terhadap infrastruktur merupakan bagian penting dari upaya menjaga efektivitas penggunaan anggaran pembangunan.

Di sektor investasi dan pelayanan perizinan, Nugroho selaku Kepala DPMPTSP mendapatkan perhatian khusus. Kang Marhaen meminta agar seluruh proses perizinan dipermudah tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
Ia menegaskan pentingnya memberikan edukasi kepada calon investor terkait status tata ruang dan Lahan Baku Sawah (LBS) agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada konflik pemanfaatan lahan.
“Jangan sampai ada kesan perizinan di Nganjuk rumit. Investor harus diberikan pencerahan dan pendampingan yang baik. Tetapi tetap harus memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat Nganjuk,” katanya.
Menurutnya, investasi yang masuk ke Kabupaten Nganjuk harus mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung, terutama melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Yang kita prioritaskan adalah investasi yang padat karya, yang membuka banyak kesempatan kerja bagi warga Nganjuk,” tambahnya.

Sementara itu, kepada Direktur RSD Nganjuk yang baru, dr. Lenny Buana Wuriningtyas, Kang Marhaen memberikan arahan khusus terkait peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Ia meminta seluruh jajaran rumah sakit melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, kualitas tenaga medis, hingga kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
“Pastikan pelayanan kesehatan semakin baik. Dokter spesialis, perawat, dan seluruh tenaga kesehatan harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pesannya.
Selain itu, Kang Marhaen juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat pengawasan internal guna mencegah pelanggaran hukum dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
Menurutnya, perubahan regulasi yang semakin dinamis menuntut aparatur pemerintah untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan patuh terhadap aturan.
“Awasi seluruh jajaran. Jangan sampai ada yang bekerja di luar prosedur atau melanggar aturan. Sekarang pengawasan sangat ketat, sehingga semua harus bekerja sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Kang Marhaen kembali mengingatkan bahwa keberhasilan seorang pejabat tidak diukur dari jabatan yang disandang, melainkan dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Saudara dilantik karena layak berdasarkan penilaian. Sekarang buktikan bahwa saudara memang mampu bekerja. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil dan manfaat nyata,” pungkasnya.