Mas Handy Ajak Industri Hasil Tembakau Bangun Daerah Lewat Kolaborasi CSR dan Iklim Investasi

Nganjuk, PING – Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro mengajak seluruh pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat melalui Pelatihan Penerapan Fungsi Manajemen Perusahaan bagi Industri Hasil Tembakau Tahun 2026 di Hotel Front One Nganjuk, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk melalui dukungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut diikuti 60 peserta dari unsur manajemen dan administrasi 27 Industri Hasil Tembakau yang beroperasi di Kabupaten Nganjuk.

Dalam arahannya, Wabup Trihandy menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak hanya berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, tetapi juga ingin membangun pola kemitraan yang lebih erat bersama dunia usaha agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Menurutnya, salah satu langkah yang tengah disiapkan pemerintah daerah adalah membangun forum komunikasi bersama perusahaan-perusahaan di Kabupaten Nganjuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan program CSR.

"Kami ingin mengakomodasi seluruh perusahaan di Kabupaten Nganjuk. Ke depan kami berharap ada forum khusus sehingga program CSR perusahaan bisa disinergikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah akan memberikan pendampingan teknis agar pelaksanaannya sesuai ketentuan, sementara perusahaan tetap menjadi pelaksana utamanya," ujar Mas Handy sapaan akrabnya.

Ia mencontohkan, CSR dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sederhana yang secara langsung menunjang aktivitas masyarakat maupun operasional perusahaan, seperti pemasangan penerangan jalan, perbaikan akses jalan menuju kawasan industri, maupun fasilitas pendukung lainnya.

"Kalau perusahaan membutuhkan penerangan jalan atau akses jalan yang lebih baik menuju lokasi usaha, kami siap memberikan pendampingan teknis. Dengan begitu, pelaksanaan CSR menjadi lebih tepat sasaran sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan mendukung kelancaran operasional perusahaan," jelasnya.

Menurut Mas Handy, kolaborasi tersebut menjadi penting mengingat pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dalam dua tahun terakhir.

"Kondisi fiskal daerah memang sedang cukup berat. Karena itu kami ingin membangun semangat gotong royong bersama dunia usaha. Pemerintah tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga fasilitator agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," katanya.

Selain mendorong kolaborasi pembangunan, Mas Handy juga mengapresiasi perkembangan sektor Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Nganjuk yang menunjukkan tren positif. Ia menyebut jumlah IHT yang kini mencapai 27 perusahaan menjadi bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kabupaten Nganjuk.

"Ini merupakan perkembangan yang sangat baik. Kami berharap seluruh perusahaan dapat terus berkembang, membuka lapangan kerja baru, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah," tuturnya.

Meski demikian, ia kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap seluruh regulasi ketenagakerjaan.

"Kami meminta seluruh perusahaan mematuhi ketentuan mengenai upah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh kewajiban lainnya. Hubungan industrial yang sehat akan menciptakan keberlangsungan usaha sekaligus memberikan perlindungan bagi para pekerja," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, Srihandariningsih, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi pelaku industri dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen perusahaan sehingga mampu meningkatkan produktivitas, profesionalisme, serta daya saing industri hasil tembakau.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi salah satu bentuk pemberdayaan industri melalui pemanfaatan DBHCHT agar pelaku usaha mampu mengembangkan tata kelola perusahaan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha semakin kuat sehingga Industri Hasil Tembakau tetap menjadi salah satu sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.