Wujudkan Rumah Layak Huni, Bupati Nganjuk Serahkan Bantuan BSPS untuk 200 Warga Sawahan

Nganjuk, PING – Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 200 warga Kecamatan Sawahan, Rabu (8/7/2026), di Pendopo Kecamatan Sawahan.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, didampingi Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa IV Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kabupaten Nganjuk, Camat Sawahan, para kepala desa, koordinator dan fasilitator BSPS Kabupaten Nganjuk, serta sejumlah tamu undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Marhaen menegaskan bahwa program BSPS merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat. Menurutnya, rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi terciptanya keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera.

"Alhamdulillah, Kecamatan Sawahan tahun ini mendapatkan bantuan BSPS untuk kurang lebih 200 rumah. Ini merupakan program dari pemerintah pusat bagi masyarakat Nganjuk. Harapan kami ke depan tidak ada lagi warga Nganjuk yang tinggal di rumah yang tidak layak huni," ujar Kang Marhaen.

Ia mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, keberhasilan penanganan rumah tidak layak huni tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah hingga dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Program bedah rumah ini bukan hanya berasal dari pemerintah pusat. Ada dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga CSR. Kalau semuanya bergerak bersama, insyaallah rumah tidak layak huni di Kabupaten Nganjuk bisa kita tuntaskan," tegasnya.

Kang Marhaen mengaku kerap menemukan langsung kondisi rumah warga yang masih jauh dari kata layak saat melakukan kunjungan ke desa-desa. Kondisi tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan berbagai program bantuan perumahan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, pembangunan rumah layak huni bukan hanya memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, meningkatkan kesehatan keluarga, serta menghadirkan kehidupan yang lebih bermartabat bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyinggung sejumlah program pelayanan dasar yang terus dikembangkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, salah satunya penyediaan mobil siaga desa. Ia menegaskan bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan dan kebutuhan sosial yang bersifat mendesak.

"Kita ingin memastikan panjenengan semua mendapatkan pelayanan terbaik melalui mobil siaga desa. Mobil itu disediakan untuk setiap desa dan digunakan bagi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk, Mashudi Nurul Huda, menjelaskan bahwa pelaksanaan BSPS mengacu pada ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta petunjuk teknis Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Ia menyampaikan bahwa pada tahap awal tahun 2026, Kecamatan Sawahan memperoleh alokasi sebanyak 200 unit rumah yang tersebar di enam desa, yakni Desa Bendolo sebanyak 25 penerima, Desa Duren 25 penerima, Desa Margopatut 89 penerima, Desa Sawahan 40 penerima, Desa Sidorejo 11 penerima, dan Desa Siwalan 10 penerima.

Mashudi juga memaparkan capaian penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Nganjuk yang menunjukkan hasil signifikan. Berdasarkan data tahun 2021, terdapat 11.762 rumah tidak layak huni di Kabupaten Nganjuk. Berkat sinergi berbagai program pemerintah hingga akhir tahun 2025, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi sekitar 945 unit rumah.

"Capaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah mampu memberikan hasil yang nyata. Namun masih ada pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama agar seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk dapat menikmati hunian yang layak," ungkap Mashudi.

Ia berharap sinergi lintas sektor terus diperkuat sehingga percepatan penanganan rumah tidak layak huni dapat terus dilakukan. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang bebas dari rumah tidak layak huni dapat segera tercapai, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.