Mengenal DTSEN, BPS Nganjuk Kupas Manfaat Basis Data Tunggal dan Sistem Desil Kesejahteraan

NGANJUK, PING – Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran berbagai program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran melalui integrasi basis data terpadu yang akurat. Kebijakan strategis mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tersebut diulas secara komprehensif dalam program dialog interaktif di 105,3 Radio Suara Anjuk Ladang (RSAL FM), Selasa (15/9/2026).

Mengudara langsung dari studio RSAL FM di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk, acara ini menghadirkan narasumber Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk, Wahyu Purnamahadi, dengan dipandu oleh penyiar Reni Kristi. Dialog interaktif ini mengangkat tema "Mengenal DTSEN dan Manfaatnya bagi Masyarakat".

Kepala BPS Kabupaten Nganjuk, Wahyu Purnamahadi, menjelaskan bahwa pembentukan DTSEN berakar dari amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 mengenai integrasi data sosial ekonomi. Sebelum DTSEN lahir, data masyarakat tersebar di berbagai kementerian/lembaga secara terpisah, seperti DTKS di Kemensos, P3KE di Kemenko PMK, dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Bappenas, yang kini dipadankan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Ditjen Dukcapil.

"Hingga saat ini, sudah ada 18 kementerian dan lembaga yang memadankan datanya ke dalam DTSEN, termasuk dari Kemendikbudristek, Kemenaker, Kementerian PUPR, BPJS, hingga PLN. Integrasi ini memperkaya variabel data keluarga sehingga menjadi rujukan tunggal pemerintah, baik untuk penyaluran bansos, Program Indonesia Pintar (PIP), subsidi pupuk, hingga alokasi program bantuan tiga juta rumah," terang Wahyu.

Terkait istilah desil yang ramai diperbincangkan publik, Wahyu meluruskan bahwa desil merupakan metode statistik pembagian data penduduk menjadi 10 kelompok tingkat kesejahteraan yang sama besar. Desil dihitung bukan semata-mata dari nominal gaji atau pendapatan formal, melainkan lewat estimasi pendekatan Proxy Means Testing (PMT) yang memotret pengeluaran, karakteristik rumah tangga, pendidikan, kondisi perumahan, hingga kepemilikan aset bergerak maupun tidak bergerak.

Wahyu menegaskan bahwa desil bukanlah daftar mutlak nama penerima bantuan, melainkan posisi relatif tingkat kesejahteraan keluarga di antara seluruh masyarakat Indonesia. Karena posisi relatif tersebut dinamis dan diperbarui per tiga bulan (empat versi pemutakhiran dalam setahun), perubahan desil bisa terjadi sewaktu-waktu seiring adanya pergeseran kondisi sosial ekonomi di tingkat populasi. Ia pun menepis kekhawatiran masyarakat dan menegaskan bahwa angka desil tinggi tidak dipakai sebagai dasar penarikan pajak.

Guna mengakomodasi perbaikan data yang belum sesuai dengan kondisi riil, pemerintah membuka ruang pemutakhiran mandiri secara luas. Masyarakat dapat mengajukan sanggahan atau pembaruan data secara langsung melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos, melapor ke operator aplikasi SIKS-NG di kantor desa/kelurahan setempat, maupun mengakses kanal daring resmi BPS di laman dtsen-form.bps.go.id dengan melampirkan surat rekomendasi kepala desa.

Menutup perbincangan, Wahyu mengimbau warga Nganjuk untuk tertib administrasi kepemilikan aset serta turut menyukseskan Gerakan Peduli Tetangga arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Melalui gerakan ini, warga diharapkan bergotong royong membantu tetangga sekitar—terutama lansia atau kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses teknologi—agar datanya terdaftar secara akurat demi keadilan sosial yang merata.