Dinkes Nganjuk Optimalkan Dana Insentif Fiskal untuk Kesehatan Anak

NGANJUK, PING — Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat intervensi spesifik penanganan stunting melalui pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi dan pemberian bantuan Susu PKMK (Pangan Olahan Khusus Keperluan Medis Khusus) bagi balita stunting. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari realisasi Dana Insentif Fiskal (DIF) Tahun 2025 yang diterima Kabupaten Nganjuk.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, dr. Tien Farida Yani, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menunjukkan angka stunting Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 masih berada di angka 22,8 persen. Dari hasil pendataan, tercatat 2.458 balita memerlukan intervensi lanjutan sesuai standar pelayanan kedokteran.

“Balita stunting membutuhkan upaya perbaikan gizi yang serius karena dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan kecerdasan anak di masa depan,” jelas dr. Tien.

Ia menjelaskan, melalui dukungan Dana Insentif Fiskal, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk bersama dokter spesialis anak melaksanakan pendampingan menyeluruh di 20 puskesmas terhadap balita stunting yang telah melalui proses skrining. Pemeriksaan dilakukan secara terjadwal mulai 23 Juni hingga 1 Agustus 2025.

Dari hasil skrining terhadap 3.236 balita, sebanyak 467 balita telah diperiksa langsung oleh dokter spesialis anak, dan 395 balita terkonfirmasi stunting serta memerlukan intervensi medis lanjutan. Namun demikian, intervensi spesifik yang dilakukan saat ini baru menjangkau sekitar 10 persen dari total balita yang terdata.

“Ini menunjukkan bahwa intervensi stunting masih perlu diperluas. Ke depan, kami berharap seluruh balita stunting bisa mendapatkan pemeriksaan langsung oleh dokter spesialis anak,” ujarnya.

Lebih lanjut, dr. Tien memaparkan bahwa faktor penyebab stunting di Kabupaten Nganjuk didominasi oleh pola asuh yang tidak sesuai standar, disusul faktor penyakit penyerta seperti infeksi, anemia, dan gangguan tumbuh kembang, serta faktor ekonomi keluarga. Dari hasil analisis, tercatat 124 balita berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang, 212 balita memiliki penyakit penyerta, dan 34 balita memerlukan rujukan lanjutan ke rumah sakit.

Selain pemeriksaan medis, Dinas Kesehatan juga memberikan edukasi dan konseling kepada 467 orang tua balita guna meningkatkan pemahaman tentang pola asuh, pemenuhan gizi, dan tindak lanjut perawatan anak stunting. Bantuan susu PKMK diberikan secara selektif kepada balita yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi medis khusus.

“Perlu kami sampaikan bahwa susu PKMK bukan produk komersial dan tidak dijual bebas. Ini adalah produk khusus untuk balita dengan indikasi medis tertentu,” tegasnya.

Dalam laporannya, dr. Tien juga mengungkapkan sejumlah kendala di lapangan, antara lain kurangnya dukungan lingkungan, keterbatasan tindak lanjut rujukan, serta masih rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya penanganan stunting secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk akan memperkuat dukungan anggaran intervensi spesifik, mendorong penguatan layanan rujukan, memastikan ketersediaan alat antropometri standar di seluruh posyandu, serta merencanakan pembentukan Unit Pelayanan Balita Bermasalah Gizi di RSUD Kertosono.

“Kami menargetkan pada tahun 2026 cakupan intervensi balita stunting dapat meningkat secara signifikan sehingga seluruh balita stunting di Kabupaten Nganjuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan,” pungkasnya.