Gali Potensi Konten Kreator Muda, MGBK SMP Kabupaten Nganjuk Gelar Lomba Video Pendek Hardiknas
- 22-05-2026
Nganjuk, PING— Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bulan Februari 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring, Senin (23/2/2026). Rakor tersebut diikuti dari Ruang Rapat Planning Center Bappeda Kabupaten Nganjuk dan dipimpin oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat memaparkan perkembangan inflasi nasional hingga minggu ketiga Februari 2026. Sejumlah komoditas strategis dilaporkan mengalami tekanan harga, terutama cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, dan beras. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada bulan Ramadan.
Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, menyampaikan bahwa hasil rakor menjadi peringatan dini bagi daerah agar tidak lengah terhadap potensi lonjakan harga.
“Data yang disampaikan menunjukkan tren kenaikan harga cabai rawit yang cukup signifikan. Di awal Februari masih di kisaran Rp61 ribu, namun dalam beberapa minggu meningkat hingga rata-rata Rp90 ribu bahkan mendekati Rp100 ribu. Ini tidak boleh kita anggap biasa,” tegasnya.
Menurutnya, tingginya permintaan menjelang Ramadan berpotensi memperbesar tekanan harga apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan intervensi yang tepat.
“Saat Ramadan, permintaan pasti naik. Ibu-ibu rumah tangga, pelaku usaha kuliner, hingga restoran tentu membutuhkan pasokan yang stabil. Kalau tidak kita kendalikan dari sekarang, harga bisa melonjak lebih tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mas Handy sapaan akrabnya, menekankan pentingnya keakuratan data harga sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memastikan kesesuaian data lapangan dengan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jangan sampai ada perbedaan data antar daerah atau antar instansi. Kalau data tidak valid, kebijakan yang kita ambil juga bisa keliru dan justru merugikan masyarakat,” katanya.
Selain cabai rawit, Mas Handy juga menyoroti komoditas daging ayam ras dan minyak goreng yang mulai menunjukkan kecenderungan naik. Ia meminta pengawasan distribusi diperketat agar tidak terjadi permainan harga di tingkat distributor maupun pedagang.
“Kami tidak ingin yang diuntungkan hanya broker atau distributor. Peternak harus tetap mendapat keuntungan yang wajar, tapi harga di pasar juga harus terkendali,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut rakor, Pemkab Nganjuk akan mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui pemantauan pasar secara rutin, validasi data harga, serta menyiapkan langkah antisipatif seperti operasi pasar murah dan gerakan pangan murah apabila diperlukan.
“Intinya, kami tidak akan menunggu. Arahan pusat jelas, turun ke lapangan, cek langsung, dan lakukan intervensi jika memang dibutuhkan,” pungkasnya.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap stabilitas harga bahan pokok dapat terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan inflasi daerah tetap terkendali menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
