#

Optimalkan Indikator Literasi & Strategi Anggaran, Dinas Arpus Nganjuk Gelar Forum Perangkat Daerah

Nganjuk, PING – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Nganjuk menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026. Bertempat di Ruang Audio Visual Dinas Arpus, Jum’at (06/02/2026). Kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk mensinkronkan program literasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Forum ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Nganjuk dan jajaran, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bappeda, serta tim tenaga ahli perencanaan. Fokus utama pembahasan tertuju pada penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar selaras dengan Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD.

Dalam paparan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sekdin Arpus, Alwiah Supu Yusuf,  menekankan bahwa di tengah penurunan dana transfer pusat, Dinas Arpus bertransformasi menjadi mitra strategis Dinas Pendidikan dalam memperkuat pelayanan dasar melalui integrasi data dan program literasi guna mengoptimalkan capaian indikator daerah yang selama ini belum maksimal. Sesuai mandat Perda No. 3 Tahun 2025 dan instruksi Bupati, Arpus berkomitmen menjalankan efisiensi internal sekaligus proaktif "menjemput bola" ke pemerintah pusat melalui pengajuan proposal kompetitif agar agenda penguatan literasi masyarakat tetap berjalan akseleratif meskipun dalam keterbatasan anggaran.

Dalam arahannya, Asisten Pemkesra menekankan pentingnya integrasi antara Dinas Arpus dan Dinas Pendidikan. Selama ini, indikator literasi masyarakat di sektor pendidikan seringkali tidak terisi secara maksimal. Melalui forum ini, Arpus diarahkan untuk berkolaborasi aktif sehingga data capaian literasi dari perpustakaan dapat memperkuat indikator pelayanan dasar pendidikan.

"Arpus harus masuk dan berkoordinasi erat dengan Dinas Pendidikan. Integrasi data ini sangat penting untuk memastikan capaian kinerja daerah tercatat secara akurat dan objektif," tegasnya.

Okky Hayu Pamuja, perwakilan dari Bappeda, menyikapi tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, forum ini juga menjadi ajang sosialisasi instruksi Bupati Nganjuk terkait kemandirian fiskal. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Arpus, diminta tidak hanya terpaku pada APBD, melainkan proaktif "menjemput bola" ke kementerian pusat.

"Kita dituntut lebih kreatif dalam menyusun proposal program kerja agar bisa mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari pusat. Fokus kita adalah efektivitas program di tengah keterbatasan," ungkap Okky.

Bappeda mencatat bahwa dalam evaluasi keselarasan dokumen tahun 2025, Dinas Arpus baru mencapai tingkat keselarasan sebesar 51%. Oleh karena itu, pada Renja 2026, Arpus diinstruksikan untuk mempertajam 5 program dan 12 kegiatan yang ada agar lebih sinkron dengan target makro daerah.

Salah satu inovasi yang didorong adalah penguatan literasi berbasis potensi lokal. Arpus diharapkan dapat menghidupkan kembali publikasi buku bertema sejarah Nganjuk dan potensi UMKM melalui pelatihan serta workshop. Langkah ini diyakini tidak hanya mendongkrak indeks literasi, tetapi juga memperkuat jati diri dan ekonomi kreatif masyarakat Anjuk Ladang.

Melalui forum ini, setiap masukan dari peserta akan menjadi bahan evaluasi penting untuk mematangkan dokumen RKPD sebelum ditetapkan menjadi dokumen final, demi terwujudnya tata kelola kearsipan dan perpustakaan yang lebih berdampak bagi masyarakat.