Jembatani Wajib Pajak, Wabup Trihandy Dorong Integrasi Layanan Publik Nganjuk Serba Digital

Nganjuk, PING – Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Nganjuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur menggelar acara Sosialisasi Elektronifikasi Sistem Pembayaran Pajak Bermotor Melalui E-Channel (J Connect) Bank Jatim. Acara ini dikemas dengan suasana santai dan unik di Sams Studio Nganjuk pada Selasa (2/6/2026).

Acara strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, Kepala UPT PPD Nganjuk Bapenda Jatim Dr. Yudi Kurniawan Akbar, S.E., S.M., Inspektur Daerah Nganjuk, serta perwakilan dari Jasa Raharja, Satlantas Polres Nganjuk, jajaran OPD di lingkungan Pemkab Nganjuk, dan para pelaku usaha setempat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah digitalisasi ini. Menurutnya, sistem elektronik (e-channel) seperti J Connect Bank Jatim sangat krusial dalam menjaga transparansi agar setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah tanpa ada distorsi.

"Kerjasama antara Samsat dan Bank Jatim ini selaras dengan komitmen kita bersama terkait digitalisasi untuk menghasilkan transparansi metode pembayaran. Melalui metode digital, uang pajak yang Bapak Ibu bayar bisa langsung sampai ke pemerintah tanpa lewat proses atau pihak lain," ujar Mas Handy sapaan akrabnya.

Mas Handy juga merefleksikan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya mengenai kebocoran pajak daerah non-digital dan menegaskan komitmen Pemkab Nganjuk untuk membenahinya.

"Melalui digitalisasi ini, harapannya tidak ada lagi distraksi atau kalangan apa pun yang mengganggu niat baik Bapak Ibu dalam membangun Kabupaten Nganjuk melalui kontribusi pajak. Ini langkah konkret kita bersama seluruh instansi vertikal untuk memutus rantai pungutan liar (pungli)," tegasnya.

Lebih lanjut, Mas Handy memaparkan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor ini berbanding lurus dengan pembangunan wilayah, khususnya infrastruktur jalan di Kabupaten Nganjuk yang pada tahun berjalan dianggarkan hingga lebih dari Rp90 miliar. Dirinya berharap inovasi e-channel ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan dapat dipantau perkembangannya setiap bulan melalui laporan persentase realisasi pembayaran masyarakat.

Di samping sosialisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, dalam forum tersebut Wakil Bupati Trihandy juga menyosialisasikan keberhasilan uji coba digitalisasi parkir non-berlangganan (khusus kendaraan luar daerah) berbasis QRIS yang sudah berjalan satu bulan di Nganjuk. Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa bagi kendaraan berplat nomor lokal Nganjuk, fasilitas parkir di tepi jalan umum adalah gratis karena sudah terbayar bersamaan dengan pajak kendaraan tahunan.

Sementara itu, Kepala UPT PPD Nganjuk Bapenda Provinsi Jawa Timur,  Yudi Kurniawan Akbar, menekankan pentingnya kolaborasi multisektoral yang solid di era disrupsi saat ini. Menjawab tantangan dan isu strategis global maupun regional, pihaknya mengusung prinsip kerja bersama atau dalam istilah lokal disebut "sesarengan".

"Di era sekarang, kerjanya memang sudah tidak bisa sendiri-sendiri lagi, melainkan harus sesarengan, bersinergi, dan berkolaborasi. Kunci utama dari inovasi digital ini adalah kemudahan. Kami ingin menjawab amanat dari Bapak Wakil Bupati bahwa pemerintah harus selalu hadir dan memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat," jelas Yudi.

Mengenai pemilihan lokasi sosialisasi di dalam studio bioskop yang sempat mengundang perhatian para undangan, Yudi berkelakar sekaligus menyampaikan maksud di baliknya.

"Bapak Ibu pasti bertanya-tanya kok diadakannya di bioskop? Hitung-hitung saya mencoba ikut menyumbang pendapatan dari sisi pajak hiburan Kabupaten Nganjuk," kelakarnya disambut tawa hadirin. "Namun pada prinsipnya, kemudahan itulah yang kita tawarkan secara santai agar menjadi insight baru," sambungnya.

Yudi menambahkan bahwa komitmen peningkatan pelayanan ini juga merupakan bagian dari upaya Samsat Nganjuk yang sebelumnya telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk melangkah naik menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Melalui kehadiran platform J Connect dari Bank Jatim, UPT PPD Nganjuk optimis masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya dengan lebih praktis, aman, dan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

Kegiatan sosialisasi ini ditutup dengan sesi diskusi dan pengenalan langsung fitur-fitur transaksi elektronik J Connect Bank Jatim yang diharapkan dapat segera diimplementasikan secara masif oleh seluruh wajib pajak di Kabupaten Nganjuk.