Kejar Target MBG 3B, Asisten Ekbang Nganjuk Warning SPPG Belum Lengkapi SHS dan IPAL

Nganjuk, PING – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, Judi Ernanto, memberikan evaluasi teknis yang mendalam sekaligus peringatan tegas kepada para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Nganjuk. Langkah ini dilakukan guna mematangkan komitmen lintas sektor dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis bagi kelompok Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non-PAUD (MBG 3B).

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kebijakan MBG 3B yang digelar di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Selasa (19/5/2026), Judi Ernanto membeberkan sejumlah data krusial terkait capaian riil, kendala administrasi, hingga ancaman sanksi penangguhan (suspend) operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) bagi dapur umum yang tidak patuh.

Dalam paparannya yang berbasis data spreadsheet terkini, Judi mengungkapkan bahwa dari 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk, baru 11 kecamatan yang operasional MBG 3B-nya berjalan lancar. Artinya, masih ada 9 kecamatan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar untuk segera mencapai pelayanan 100 persen.

"Kami berharap komitmen penuh dari Koordinator Kecamatan (Corcam), Kepala SPPG, hingga jajaran koordinator penyuluh KB. Jika memang ada yang merasa tidak sanggup, silakan dikoordinasikan polanya seperti apa, karena waktu kita terus berjalan," tegas Judi Ernanto di hadapan para peserta rakor.

Lebih lanjut, Judi memaparkan bahwa posisi total realisasi fisik cakupan 3B di Kabupaten Nganjuk saat ini baru menyentuh angka 37,8 persen dari target. Adapun rincian capaiannya terdiri dari pemenuhan gizi Ibu Hamil sebesar 46 persen, Ibu Menyusui 40 persen, dan Balita Non-PAUD sebesar 35 persen.

Rendahnya angka ini menjadi alarm penting karena pada Semester I nanti akan dilakukan evaluasi eksternal. Jika kehadiran dan pelayanan SPPG terhadap kelompok 3B berada di bawah 50 persen, Kabupaten Nganjuk terancam mendapatkan nilai nol.

"Nilai ini menjadi taruhan reputasi daerah. Kalau pelayanan di bawah 50 persen nilainya nol. Antara 60–70 persen nilainya 1, lalu 70–90 persen nilainya 2, dan baru mendapat nilai 3 jika di atas 90 persen. Tinggal panjenengan semua cinta Kabupaten Nganjuk atau tidak, mari kita cermati bersama," imbuhnya mengingatkan.

Menindaklanjuti arahan Wakil Bupati terkait aspek keamanan produk makanan , Asisten Ekbang menyoroti tajam kelengkapan atribut formal SPPG yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Sarana Prasarana BGN.

Berdasarkan data Sekretariat Daerah, dari total 122 dapur MBG, masih tercatat 16 unit SPPG yang belum mengantongi Sertifikasi Standard Hygiene and Sanitation (SHS). Selain itu, terdapat 13 titik SPPG yang belum memiliki atau belum menyesuaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan standar lingkungan.

Judi mengingatkan bahwa Wakil Kepala BGN, Lodewyk Soni Sanjaya, kini telah memberlakukan batas waktu (limit time) pemenuhan dokumen lingkungan dan higienitas secara ketat.

"Konsekuensinya jelas dan tegas, jika tidak dipenuhi dalam batas waktu, akan langsung di-suspend. Saat ini di Nganjuk sudah ada 4 SPPG yang terkena suspend akibat masalah IPAL dan koordinasi internal. Kita tidak ingin jumlah ini bertambah. Oleh karena itu, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan IPAL yang wajib dihadiri oleh pengelola SPPG sesuai jadwal masing-masing," terangnya.

Di akhir arahannya, Judi Ernanto juga meminta keaktifan para pengelola SPPG dalam memperbarui (update) data operasional melalui aplikasi data penerima manfaat. Saat ini Nganjuk berada di urutan ke-18 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan persentase pemutakhiran data sebesar 95,07 persen, di mana masih menyisakan 14 desa yang belum mengunggah laporan penyerahan makanan.

Ia juga menyentil pentingnya keberadaan sampel pangan atau Operational Lab (Orlab) di setiap kecamatan sebagai langkah antisipasi kedaruratan.

"Jangan sampai ada kecamatan yang Orlab-nya kosong. Petugas lapangan harus bersinergi, sehingga jika ada komplain atau hal tak diinginkan terkait kualitas makanan, kita bisa langsung melacak sampelnya secara ilmiah dan tidak saling melempar tanggung jawab," pungkas Judi.