Ketua TP PKK Nganjuk Ajak Organisasi Perempuan Cegah Pernikahan Anak

Nganjuk, PING – Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi Perempuan dalam Upaya Menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Nganjuk di Ruang Rapat Anjuk Ladang Pemkab Nganjuk, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh unsur Tim Penggerak PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita Persatuan, organisasi perempuan hingga Sekolah Perempuan tersebut dibuka langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Nganjuk, S. Wahyuni Marhaen.

Dalam arahannya, S. Wahyuni menegaskan bahwa persoalan ketimpangan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat. Hal itu terlihat dari meningkatnya nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Nganjuk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Berdasarkan data yang dirilis BPS, Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan dari 0,351 pada tahun 2024 menjadi 0,391 pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan masih perlu menjadi perhatian serius kita bersama,” ujarnya.

Menurutnya, kesetaraan gender bukanlah upaya menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, maupun kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Ia menyebut, perkembangan zaman telah membuka ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk berkiprah di berbagai sektor. Di Kabupaten Nganjuk sendiri, saat ini banyak perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai kepala perangkat daerah, kepala desa hingga pimpinan lembaga.

“Perempuan saat ini memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin. Di Nganjuk sudah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis. Ini menunjukkan bahwa perempuan mampu berkontribusi besar dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.

Namun demikian, S. Wahyuni menilai masih terdapat sejumlah indikator yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Salah satunya adalah meningkatnya angka perkawinan usia anak dan kehamilan remaja yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Ia mengungkapkan bahwa proporsi perempuan yang melahirkan pertama kali pada usia kurang dari 20 tahun mengalami peningkatan dari 0,171 persen menjadi 0,195 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Menurut S. Wahyuni, fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi digital yang belum diimbangi dengan pendampingan orang tua secara optimal.

“Anak-anak sekarang sangat dekat dengan gawai. Mereka bisa mengakses berbagai informasi tanpa batas. Karena itu peran keluarga sangat penting. Orang tua harus hadir, menjadi teman sekaligus pendamping bagi anak-anaknya,” katanya.

Ia juga mengungkapkan fakta bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 150 permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Nganjuk. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 kasus terjadi karena kehamilan di luar nikah dengan mayoritas pemohon masih berusia SMP.

“Ini menjadi alarm bagi kita semua. Kita harus bergerak bersama melakukan edukasi di lingkungan masing-masing. Bisa melalui organisasi perempuan, PKK, pengajian, sekolah maupun komunitas yang ada di desa,” tegasnya.

S. Wahyuni mengajak seluruh organisasi perempuan yang hadir untuk menjadi pelopor edukasi kesehatan reproduksi remaja, pencegahan perkawinan anak, serta penguatan ketahanan keluarga.

Menurutnya, keberhasilan menurunkan angka perkawinan anak akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan keluarga.

“Kita ingin perempuan-perempuan Nganjuk menjadi perempuan yang sehat, cerdas, mandiri dan berdaya saing. Jika seluruh organisasi perempuan bergerak bersama, saya yakin penurunan indeks ketimpangan gender akan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Nganjuk berharap lahir berbagai gerakan edukatif yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat desa sebagai bagian dari upaya menciptakan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif.