Gelar Pembinaan Keuangan Desa, Mas Handy : Setiap Rupiah Dana Desa Harus Bermanfaat untuk Masyarakat

Nganjuk, PING– Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk dalam Rangka Pencegahan Korupsi, Rabu (12/11/2025), bertempat di Pendopo K.R.T. Sosrokoesoemo.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra), Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nganjuk, para Camat, serta seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai langkah nyata Pemkab Nganjuk dalam mencegah tindak pidana korupsi di tingkat desa.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, camat, dan kepala desa dalam menjalankan setiap program pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjalin komunikasi dan sinergi dengan seluruh kepala desa. Kami berharap semua program dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah dijalankan sesuai aturan dan tertib administrasi,” ujarnya.

Mas Handy menambahkan, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi terbanyak pada tahun 2023 justru terjadi di tingkat desa. Oleh karena itu, pemerintah daerah menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan kepada perangkat desa agar tertib dalam pencatatan dan pelaporan administrasi.

“Saya minta camat benar-benar memberikan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh kepala desa, terutama dalam administrasi. Karena administrasi yang baik adalah kunci utama pencegahan korupsi,” tegasnya.

Selain fokus pada tata kelola keuangan, Mas Handy juga menyampaikan beberapa agenda strategis pemerintah daerah yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Nganjuk. Di antaranya adalah program Koperasi Desa Merah Putih, yang menargetkan pemanfaatan lahan aset desa seluas 1.000 meter persegi untuk penguatan ekonomi lokal, serta rencana pendirian Sekolah Rakyat di Desa Balonggebang, Kecamatan Gondang.

Mas Handy menegaskan bahwa visi dan misi pemerintah daerah mencakup tiga bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam bidang pendidikan, Pemkab Nganjuk telah mengalokasikan hampir Rp1 triliun untuk peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah telah melaksanakan program Universal Health Coverage (UHC) dengan anggaran sekitar Rp100 miliar per tahun, yang digunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi lebih dari 700 ribu masyarakat Nganjuk. Sementara di bidang infrastruktur, Pemkab terus mempercepat pembangunan jalan kabupaten dan desa sebagai bagian dari peningkatan konektivitas wilayah.

“Dana desa adalah amanah besar yang harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus dipastikan sampai ke rakyat melalui program yang tepat sasaran dan sesuai aturan,” pungkasnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk, Samsul Huda, dalam laporannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur desa sebagai pondasi utama mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas. Ia juga mengingatkan bahwa praktik korupsi dapat diminimalkan apabila seluruh pihak mulai dari camat, aparat pengawasan, hingga kepala desa dapat bekerja sama dengan semangat perbaikan berkelanjutan.

“Kalau administrasi kita baik dan akuntabilitasnya tinggi, maka risiko penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi di desa bisa ditekan. Mari kita berkomitmen menjadi aparatur birokrasi yang progresif, bukan yang stagnan,” tuturnya.

Melalui kegiatan pembinaan ini, Pemkab Nganjuk berharap seluruh kepala desa semakin memahami prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.