Kunjungi Kominfo Jatim, Diskominfo Nganjuk Perkuat Sinergi Layanan Informatika

Surabaya, PING- Jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Kamis (15/1/2026). Kunjungan ini bertujuan mempererat koordinasi serta membahas program dan rencana kerja ke depan dalam penguatan layanan komunikasi dan informatika.

Kepala Diskominfo Kabupaten Nganjuk, Subani, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya pada urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Subani hadir bersama Kepala Bidang Aptika dan Kepala Bidang Statistik dan PIKP.

“Kami melakukan koordinasi dan silaturahmi untuk membahas program yang telah berjalan sekaligus rencana ke depan. Ini merupakan komitmen kami untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi bersama,” ujar Subani.

Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Nganjuk siap menjalin kerja sama dengan Kominfo Jatim dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program unggulan yang telah dijalankan Kominfo Jatim berpotensi untuk diadopsi dan direplikasikan di Kabupaten Nganjuk.

“Terima kasih kepada Kominfo Jatim yang telah menerima kami dengan sangat baik. Harapannya, program-program yang telah dilaksanakan di Kominfo Jatim dapat kami adopsi dan replikasikan di Kominfo Nganjuk,” jelasnya.

Subani juga menyoroti meningkatnya kebutuhan layanan digital yang menuntut koordinasi lintas wilayah yang lebih erat, mulai dari tingkat provinsi hingga desa. Pihaknya turut mengajukan permohonan dukungan layanan tambahan guna mendukung program TIK di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2026.

Ia berharap kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mempercepat transformasi digital serta meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Nganjuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyambut baik kunjungan Diskominfo Nganjuk dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi.

“Terima kasih atas kunjungan dari Kominfo Nganjuk. Kominfo Jatim siap berkolaborasi dan mendukung program Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang selaras dengan pembangunan TIK di Jawa Timur. Program yang ada di Kominfo Jatim dapat diadopsi dan direplikasikan di Kabupaten Nganjuk,” ungkap Sherlita.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Jatim terus mengembangkan ekosistem digital melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembangunan Daerah Urusan Kominfo, Statistik, dan Persandian dengan berbagai pihak lintas sektoral, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga lainnya. Saat ini, Kominfo Jatim telah menjalin 18 PKS dengan pemerintah provinsi, 10 kabupaten/kota, tujuh lembaga akademisi, serta lima lembaga atau organisasi lainnya.

Sherlita juga memaparkan empat program ikon Kominfo Jatim yang mendukung program prioritas daerah, yaitu Jatim Sejahtera melalui Jatim Infinity, Jatim Cerdas melalui CERDIG (Cerdas Digital), Jatim Berkah Amanah melalui Ekosistem Majapahit Digital (Majadigi), serta Jatim Harmoni melalui Kopilaborasi.

“Layanan ini dapat diadopsi atau direplikasi. Kami juga memiliki Klinik Hoaks yang membantu masyarakat mengklarifikasi kebenaran informasi. Layanan publik di Kominfo Kabupaten Nganjuk nantinya dapat diintegrasikan ke dalam Majadigi,” terangnya.

Selain itu, Kominfo Jatim terus berupaya memperluas pemerataan akses internet dan mengatasi wilayah blank spot. Melalui program Jatim Infinity, evaluasi titik-titik blank spot terus dilakukan agar layanan publik yang belum memiliki akses internet dapat segera terpenuhi.

Pada tahun 2025, Diskominfo Jatim memfasilitasi perluasan akses internet di 23 sekolah, enam titik di kawasan Tahura dan Dinas Kehutanan, serta satu Anjungan Cerdas di Kabupaten Trenggalek. Sebanyak 17 titik layanan publik tambahan juga masih dalam proses penguatan akses.

Penguatan ekosistem digital, lanjut Sherlita, dilakukan melalui pengembangan Majapahit Digital, portal layanan terintegrasi, peningkatan tata kelola Satu Data, serta penguatan keamanan siber. Keempat pilar tersebut menjadi landasan untuk mewujudkan layanan publik yang modern, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Seluruh pengadaan TIK harus sesuai dengan arsitektur SPBE,” pungkasnya.