Bupati Marhaen Apresiasi Konsistensi KKG PJOK Nganjuk dalam Tingkatkan Kompetensi
- 08-05-2026
Nganjuk, PING – Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pendidikan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dijadikan titik balik untuk menghadapi tantangan digitalisasi serta memperkuat pembentukan karakter peserta didik di Kota Angin.
Hal tersebut dikupas tuntas dalam dialog interaktif di 105,3 Radio Suara Anjuk Ladang (RSAL FM) pada Kamis, 7 Mei 2026. Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Puguh Harnoto.
Puguh mengungkapkan rasa syukur atas peningkatan status kepegawaian tenaga pendidik di Nganjuk. Hingga Mei 2026, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di Nganjuk mencapai sekitar 7.000 orang, yang kini mayoritas telah berstatus ASN, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Kami bersyukur proses pengangkatan P3K berjalan masif untuk melengkapi status teman-teman yang sebelumnya GTT atau PTT. Dengan status yang lebih jelas dan dukungan anggaran dari APBD, kami berharap guru-guru semakin kuat kinerjanya dalam mentransfer ilmu dan mendidik anak-anak kita," ujar Puguh.
Terkait perkembangan teknologi yang pesat, Puguh menekankan bahwa tantangan terberat dunia pendidikan saat ini bukan hanya transfer ilmu akademik, melainkan pembentukan karakter. Di era kecerdasan buatan (AI) dan ketergantungan pada gawai, siswa seringkali pintar membaca namun sulit untuk memahami esensi bacaan.
Guna merespons hal tersebut, Dinas Pendidikan menerapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang berfokus pada literasi dan numerasi bagi siswa kelas 6 SD dan 9 SMP. Nilai TKA ini nantinya akan menjadi bobot dominan (60%) dalam jalur prestasi penerimaan murid baru, mendampingi nilai rapor (40%).
Inovasi menarik juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Rumah Tahanan (Rutan) Nganjuk. Dinas Pendidikan membuka kelas pendidikan non-formal (Kejar Paket A, B, dan C) bagi warga binaan. Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 93 warga binaan yang mengikuti program paket karena belum memiliki ijazah SMP.
Menanggapi pertanyaan masyarakat mengenai isu penggabungan (merger) sekolah, Puguh menjelaskan bahwa proses tersebut tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan melalui kajian panjang terkait efisiensi operasional dan jumlah murid. Ia mendorong sekolah untuk terus melakukan branding dan membangun kepercayaan masyarakat agar tetap menjadi pilihan utama wali murid.
Di akhir dialog, Puguh menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Nganjuk telah mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 30?ri APBD, melampaui mandat regulasi minimal 20%.
"Dukungan infrastruktur dan pengembangan diri guru akan terus kami optimalkan demi mewujudkan Nganjuk yang cerdas dan berkarakter," pungkasnya.
