Siapkan Payung Hukum Pilkades Serentak 2027, DPRD Nganjuk Sahkan Rantus Raperda Desa
- 22-05-2026
Nganjuk, PING – Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di Halaman Pendopo KRT Sosrokoesoemo Kabupaten Nganjuk, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan yang mengusung slogan "Support Workshop Kesehatan Hari Kartini ke-147" ini dilaksanakan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas inflasi daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, yang akrab disapa Mas Handy, secara simbolis menyerahkan bantuan paket sembako kepada 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain aksi sosial, Mas Handy juga menyerahkan sertifikat perizinan Registrasi PSAT - PDUK (Pangan Segar Asal Tumbuhan - Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil) kepada salah satu pelaku UMKM Nganjuk sebagai bentuk dukungan legalitas produk lokal.

Dalam pernyataannya, Mas Handy menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk menjaga daya beli masyarakat. "Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat, memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau, terutama di momentum peringatan Hari Kartini ini," ujar Mas Handy.
Ia juga menambahkan bahwa pemberian izin PSAT-PDUK adalah upaya pemerintah dalam standarisasi produk pangan. "Kita ingin UMKM Nganjuk naik kelas. Dengan adanya izin PSAT ini, produk pangan segar kita lebih terjamin kualitas dan keamanannya, sehingga bisa menembus pasar yang lebih luas," tambahnya.

GPM kali ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah rata-rata pasar:

Gerakan Pangan Murah ini terlaksana melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk, TPID, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, DKPP, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
Melalui GPM ini, diharapkan masyarakat Nganjuk dapat mengakses pangan berkualitas dengan harga yang lebih murah, sekaligus menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi di tingkat kabupaten.