Gencarkan MBG 3B di Nganjuk, BKKBN Jatim Libatkan Ribuan Kader TPK Distribusi Makanan
- 20-05-2026
Surabaya, PING – Kabupaten Nganjuk kembali menunjukkan komitmen seriusnya dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Provinsi Jawa Timur yang digelar di Ruang Rapat Sheraton Surabaya Hotel & Towers, Senin (18/5/2026).
Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, kehadiran Bupati Marhaen dalam agenda strategis ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk tidak main-main dalam mengamankan sektor pertanian.
Agenda yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN ini difokuskan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya jelas yaitu untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian demi mengamankan ketersediaan pangan berkelanjutan di masa depan.
Rakor ini juga menjadi momen kebanggaan tersendiri bagi jajaran Pemkab Nganjuk. Pasalnya, pertemuan penting berskala provinsi ini dipimpin langsung oleh Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lamri, S.H., M.H., yang merupakan putra daerah asli kelahiran Nganjuk.
Sinergi yang kuat ini membuahkan hasil impresif bagi performa agraria Kabupaten Nganjuk. Di saat target nasional menetapkan minimal 87 persen lahan harus memenuhi syarat Lahan Baku Sawah (LBS), Kabupaten Nganjuk berhasil melampaui target tersebut dengan capaian data riil menyentuh 87,14 persen.
"Hari ini kita konsultasi bersama Dirjen, Kepala BPN, dan juga Sekda. Alhamdulillah, dari data yang sudah kita sinkronisasi, Nganjuk sudah siap dan memenuhi syarat pusat, wis pokoke gas pol!" tegas Kang Marhaen sapaan akrabnya dengan penuh optimisme.
Lebih lanjut, Kang Marhaen menjelaskan bahwa capaian 87,14 persen Lahan Baku Sawah (LBS) ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud perlindungan pemerintah terhadap ruang hidup para petani di Nganjuk. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur daerah dengan kelestarian lahan hijau.
"Kita tidak boleh menutup mata terhadap perkembangan daerah, tapi urusan perut masyarakat dan masa depan pangan tidak boleh dikorbankan. Makanya, pengendalian alih fungsi lahan ini wajib kita kawal ketat. Sawah-sawah produktif di Nganjuk harus tetap lestari demi anak cucu kita nanti," tambah Kang Marhaen.
Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran OPD terkait dan sinergi masyarakat yang terus konsisten mempertahankan sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi daerah.
"Nganjuk ini diberkahi tanah yang subur. Tugas kita di pemerintahan adalah memastikan regulasi berpihak pada keberlanjutan itu. Dengan dukungan pusat, khususnya sinergi dari Kementerian ATR/BPN, saya yakin Kabupaten Nganjuk siap menjadi benteng pertahanan pangan yang kokoh di Jawa Timur," pungkasnya.
